Demokrasi dalam khasanah Bhineka Tunggal Ika

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik saat ini, ia mampu menyediakan ruang yang lebih luas untuk masyarakat dalam pemerintahan, pada suatu kesempatan pula kita mengatakan demokrasi merupakan sistem yang rapuh dan bahkan ‘utopis’.

Demokrasi menjadi ‘utopis’ ketika dalam kenyataan selalu saja dijumpai dalam sebuah regim yang mengedepankan demokrasi dalam pemerintahannya masih saja bersikap tertutup pada masalah-masalah yang seharusnya di dengar publik. Terlebih lagi, ketika kita mulai menyadari bahwa dalam sistem demokrasi yang terlalu terbuka memberikan kesempatan bagi masuknya paham-paham yang saling bertentangan untuk ikut tumbuh dalam masyarakat, bahkan paham yang anti terhadap demokrasi sekalipun, komunis misalnya.

Dibaca dari pengertiannya, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi Pancasila, demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan identitas bangsa Indonesia dalam masyarakat internasional.

Secara ringkas, demokrasi Pancasila berprinsip kekeluargaan dan kegotong royongan, dimana segala permasalahan diselesaikan bersama, setiap masalah baik politik, sosial budaya bahkan ekonomi. Masalah kemiskinan suatu daerah adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara bersama.

Selain kelima sila dalam sila Pancasila, terdapat juga istilah ‘Bhineka Tunggal Ika’ yang bermakna berbeda tetapi satu jua, Dari istilah ini bisa dipahami keragaman itulah yang menjadi faktor kekuatan dan sekaligus kelemahan bangsa ini.

Dengan perbedaan maka suatu masalah dapat dilihat, dibaca dari beragam sisi, tidak hanya didominasi dan dimonopoli oleh salah satu pihak, inilah simpul kekuatan masyarakat ber’bhineka tunggal ika’. Keberagaman inipun dapat menjadi senjata yang mematikan bagi bangsa Indonesia yang dapat melukai dirinya sendiri jika tidak dikelola dengan baik, dalam masyarakat yang serba plural sudah pasti memiliki kepentingan-kepentingan yang prural pula, dan yang lebih ekstrim dengan munculnya fanatisme sempit ataupun semangat kedaerahan yang kerap kali muncul dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai ‘keseharusan’, masyarakat ber‘bhineka tunggal ika’ sudah seharusnya mampu menerjemahkan istlah ‘Bhineka Tunggal Ika’ ini sebagai prinsip kekeluargaan dalam keberagaman mengingat istilah ini merupakan sebuah peringatan bagi Gajah Mada oleh Mpu Tantular, agar tidak mempersatukan Nusantara dengan perang, represif dan cara-cara kekerasan. Sebaliknya, mempersatukannya dengan cara damai, menyebarkan cinta kasih, dan kerja kemanusiaan pada sesama.

Lebih jauh, Bhineka Tunggal Ika sebenarnya harus dilengkapi dengan semboyan ‘Tan Hana Dharma Mangrwa’ yang akan lebih memberi makna lugas tentang pengabdian kepada kemanusiaan.

Bhineka tunggal ika, tan hana dharma mangrwa begitu semboyan yang digali dari Kitab Sotasoma, karangan Mpu, Maha Guru, Tantular. yang kurang lebih bermakna "Beraneka ragam itu satu, tiada kebenaran ganda" yang pada dasarnya merupakan seruan untuk memelihara persatuan dalam keragaman, bukan penyeragaman, dan pengabdian terhadap kemanusiaan.

Jangan pernah berpikir, semua orang berpikir sama denganmu, setiap orang tidak berpikiran sama, bahkan dapat menentangmu, tapi semua orang melangkah bersamamu menuju gerbang yang sama denganmu.

28.03.2010
Yoehan Rianto Prasetyo